Malang – Anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mendukung usulan moratorium penerbitan izin baru tempat penjualan minuman beralkohol (minol) di Kota Malang. Langkah tersebut dinilai perlu untuk mengendalikan peredaran minol sekaligus mengantisipasi dampak sosial yang dikhawatirkan masyarakat, terutama terhadap generasi muda.
Persoalan peredaran minol dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Bayu di Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen pada 2-4 November 2026. Dalam kegiatan yang digelar di tiga lokasi tersebut, sekitar 500 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan tokoh lingkungan menyampaikan sejumlah persoalan.
Bayu mengatakan, warga menyoroti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman beralkohol, hingga fenomena LGBT. Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian bersama melalui edukasi, penguatan keluarga, pembinaan generasi muda, serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.
Terkait peredaran minol, Bayu secara tegas menyatakan dukungannya terhadap penghentian sementara penerbitan izin baru tempat penjualan minuman beralkohol. Ia juga mendorong evaluasi terhadap tempat usaha yang telah beroperasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial.
“Saya sangat mendukung moratorium izin baru tempat penjualan minol. Kita perlu mengevaluasi jumlah dan lokasi tempat usaha yang sudah ada. Jangan hanya melihat sisi ekonomi dan PAD, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Jangan sampai generasi muda dan lingkungan masyarakat menjadi korban,” tegasnya.
Menurut Bayu, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan aturan. Pemerintah Kota Malang juga perlu memperkuat langkah pencegahan agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun perilaku berisiko lainnya.
Selain persoalan sosial, warga turut menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan. Beberapa di antaranya menyangkut ketidaksesuaian data desil yang berdampak pada akses bantuan sosial, penguatan UMKM, pelayanan BPJS, serta penataan kabel udara yang dinilai mengganggu estetika dan keselamatan lingkungan.
Seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Bayu menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal untuk menampung keluhan masyarakat. Forum tersebut menjadi sarana menyampaikan persoalan nyata warga agar dapat masuk dalam pembahasan dan perencanaan kebijakan pemerintah daerah.
“Pembangunan kota tidak cukup hanya mengejar kemajuan fisik dan ekonomi. Kualitas kehidupan sosial, ketahanan keluarga, dan masa depan generasi muda juga harus menjadi prioritas. Aspirasi masyarakat ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program yang nyata,” pungkasnya.



