Minggu, 22 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Amithya Soroti Pengadaan RT Berkelas, Minta Pemkot Malang Evaluasi Penggunaan Anggaran Rp50 Juta

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

MALANG, SkemaNusantara.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti pelaksanaan program RT Berkelas yang mengalokasikan anggaran Rp50 juta untuk masing-masing RT. Dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan secara lebih terperinci agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai kondisi lingkungan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah pengadaan barang yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan fasilitas di lingkungan RT. Pengadaan kursi, meja, hingga tenda, misalnya, dinilai tidak akan efektif apabila tidak didukung tempat penyimpanan yang memadai.

“Salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni pengadaan barang yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan fasilitas di lingkungan RT. Kalau mengusulkan kursi, meja, tenda, tetapi tidak punya tempat penyimpanan, kan tidak bisa. Artinya ada hal-hal yang terlewat. Nah, ini harus kita evaluasi,” tutur Amithya yang akrab disapa Mia.

Menurut Mia, evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program RT Berkelas pada tahun-tahun berikutnya tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Pemetaan kebutuhan setiap lingkungan juga perlu dilakukan supaya pengadaan barang maupun kegiatan yang dibiayai benar-benar tepat sasaran.

“Jangan sampai pelaksanaan berikutnya masih ada hal-hal yang mempersulit masyarakat dan akhirnya tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Sorotan terhadap program RT Berkelas tersebut disampaikan Mia dalam pembahasan Rancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026), pembahasan juga mencakup usulan kenaikan insentif Ketua RT dan RW yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Fraksi PKB mengusulkan insentif Ketua RT naik dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan. Sementara insentif Ketua RW diusulkan meningkat dari Rp600 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.

Mia mengatakan, usulan kenaikan sejumlah insentif memang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2027. Namun, penentuan alokasinya tetap harus memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

“Memang ada beberapa insentif yang kami usulkan untuk naik. Tetapi, sekali lagi, semuanya ada prioritas. Nanti kita susun mana yang sebenarnya wajib dipertimbangkan ulang untuk bisa disesuaikan dari tahun ke tahun,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang masih perlu menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum menentukan kebijakan kenaikan insentif. Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran.

Pemkot juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas.

Wahyu turut membuka kemungkinan pemanfaatan sebagian anggaran RT Berkelas untuk mendukung kesejahteraan pengurus lingkungan, termasuk insentif Ketua RT dan RW. Salah satu skema yang akan dibahas adalah penggunaan Rp10 juta dari total alokasi Rp50 juta untuk masing-masing RT.

“Itu juga akan kami bahas nanti. Apakah bisa dari RT Berkelas dimanfaatkan, misalnya dari Rp50 juta itu, Rp10 juta untuk kesejahteraan, termasuk insentif,” jelas Wahyu.

Meski demikian, baik usulan kenaikan insentif maupun kemungkinan pengalokasian sebagian dana RT Berkelas untuk kesejahteraan pengurus lingkungan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Di sisi lain, evaluasi program menjadi perhatian DPRD agar anggaran yang disalurkan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat di setiap lingkungan.

Terpopuler