Malang – Usulan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar program yang diperjuangkan melalui aspirasi masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Abu Bakar, saat menggelar dialog serap aspirasi bersama warga di daerah pemilihan (dapil) Sukun, Selasa (3/11/2026) malam.
Dalam dialog tersebut, politisi Partai Gerindra itu tidak hanya menyerap masukan warga, tetapi juga menjelaskan perkembangan program pokir yang telah diperjuangkannya.
Abu Bakar menegaskan, kesesuaian antara usulan pokir dan RPJMD diperlukan agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi Wali Kota Malang.
“Ini penting, supaya program pembangunan sejalan antara kebutuhan masyarakat dan sesuai visi misi wali kota Malang. Itu demi mengatasi masalah warga,” jelas Abu Bakar.
Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang itu mengatakan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan. Karena itu, usulan warga perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaannya saling melengkapi.
“Sehingga pembangunan tidak tumpang tindih. Tapi bisa berjalan bersamaan atau saling melengkapi. Inilah pentingnya dialog ini,” katanya.
Menurut Abu Bakar, orientasi utama pembangunan adalah membantu masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan maupun penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Selain menyerap aspirasi, Abu Bakar juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memantau perkembangan realisasi pokir di masing-masing kelurahan. Dia meminta perwakilan kelurahan yang hadir menyampaikan perkembangan program yang sebelumnya telah diperjuangkan.
Abu Bakar menyebut pemantauan diperlukan karena pokir berangkat dari usulan masyarakat yang disampaikan kepadanya untuk diperjuangkan melalui DPRD.
“Karena pokir berasal dari usulan atau aspirasi warga yang diberikan kepada saya untuk memperjuangkannya. Saya sudah memperjuangkan, karena itu harus melakukan monitoring, setidaknya mengetahui kondisi lapangan dari warga,” pungkasnya.
Melalui dialog tersebut, Abu Bakar menekankan bahwa penyerapan aspirasi perlu diikuti dengan pemantauan di lapangan. Dengan demikian, perkembangan usulan masyarakat dapat diketahui dan diperjuangkan sesuai kebutuhan serta arah pembangunan Kota Malang.



