Minggu, 22 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Abah Imron Dorong RT dan RW Aktif Sampaikan Usulan Pembangunan melalui Reses

H. Imron, M.Ag., Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang.

Malang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Imron, M.Ag., mendorong pengurus RT dan RW di Kecamatan Kedungkandang lebih aktif menyampaikan usulan pembangunan melalui forum reses. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dari tingkat lingkungan dapat diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Dorongan itu disampaikan politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Abah Imron saat menggelar dialog serap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) Kedungkandang pada 2–4 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di sejumlah titik tersebut dihadiri sekitar 500 orang.

Dalam pertemuan itu, Abah Imron tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugas DPRD serta mekanisme penyampaian usulan melalui pokir.

Dia menekankan, penyampaian aspirasi sejak awal menjadi bagian penting agar kebutuhan warga dapat masuk dalam proses perencanaan dan diperjuangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nomor satu tentang masalah agar usulan dari masing-masing RT dan RW itu disampaikan pada saat reses seperti ini, karena itu merupakan bentuk implementasi aturan. Kalau nanti ada penyempurnaan, bisa menyusul. Intinya di situ, jadi setiap momen reses, dari perangkat RT dan RW bisa lebih aktif,” kata Abah Imron.

Dialog tersebut antara lain digelar di Jalan Paniai Terusan RW 5, Kelurahan Madyopuro, serta Jalan Kyai Parseh Jaya RW 5, Kelurahan Bumiayu. Sejumlah perwakilan wilayah lain juga turut dihadirkan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Menurut Abah Imron, forum reses merupakan saluran resmi yang diatur dalam mekanisme kerja DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat. Karena itu, keterlibatan pengurus RT dan RW dibutuhkan agar usulan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga di lingkungan masing-masing.

Dia juga menjelaskan bahwa pokir dapat menjadi jalur untuk memperjuangkan usulan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat kelurahan hingga kota, termasuk melalui mekanisme tematik maupun khusus.

Meski demikian, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang tersebut mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti ketentuan dan prosedur dalam mengajukan usulan pembangunan.

Abah Imron menyebut pengawasan terhadap proses pembangunan dan penggunaan anggaran semakin ketat, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, kepatuhan terhadap aturan diperlukan agar proses pengusulan dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya minta kepada masyarakat agar betul-betul mengikuti aturan yang telah ada. Karena sekarang itu pengawasan semakin ketat, baik itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun, hal ini agar tidak sampai memperlambat pembangunan dan pengembangan di level masyarakat,” pungkasnya.

Melalui dialog tersebut, Abah Imron berharap pengurus RT dan RW dapat memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan kebutuhan wilayah secara lebih aktif. Dengan begitu, aspirasi masyarakat memiliki jalur untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Terpopuler