Minggu, 22 November 2026

REDAKSI

ad468x60px

Perda PBG Malang Ditargetkan Berlaku 2027, Bangunan Tak Bisa Lagi Dibangun Sambil Urus Izin

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi.

MALANG, SkemaNusantara.com – DPRD Kota Malang mendorong percepatan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen untuk menertibkan perizinan pembangunan sekaligus memastikan setiap bangunan memenuhi standar keselamatan dan ketentuan tata ruang.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan Perda PBG telah disahkan pada April 2026 dan dikirimkan kepada pemerintah provinsi. Tahapan berikutnya adalah penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan regulasi tersebut.

“Perda PBG ini sudah dikirim ke provinsi. Harusnya sekarang sudah penyusunan perwal. Banyak yang mengamanatkan secara teknis untuk diatur dalam perwal. Targetnya tahun depan harusnya sudah diimplementasikan,” ujar Dito saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, penerapan perda tersebut mengacu pada ketentuan implementasi paling lambat enam bulan setelah pengesahan. Karena itu, penyusunan aturan teknis perlu segera diselesaikan agar pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan.

Melalui regulasi ini, mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung akan menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemilik atau pengelola bangunan diwajibkan mengantongi PBG sebelum memulai pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, proses pembangunan tidak lagi dapat berjalan bersamaan dengan pengurusan persetujuan.

Selain PBG, pemilik bangunan juga harus memenuhi ketentuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persyaratan tersebut tidak hanya menyasar bangunan baru, tetapi juga bangunan yang telah berdiri sebelumnya.

Dito mencontohkan bangunan yang dalam dokumen perizinannya hanya diperbolehkan memiliki empat lantai, tetapi dalam praktiknya dibangun hingga enam lantai. Kondisi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian bangunan dengan persetujuan yang diberikan dan standar keselamatan.

“Ini semua tujuannya untuk K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Jadi, nanti akan dicek, misalnya IMB-nya empat lantai, tetapi ternyata jadinya enam lantai. Kan nanti harus dicek,” jelasnya.

Dorong Bangunan Hijau dan RTH Privat

Penerapan Perda PBG juga diharapkan berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang. Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada bangunan perkantoran, niaga, bisnis, dan jenis gedung lainnya.

Dito menilai, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menuntut adanya alternatif penyediaan ruang hijau. Kontribusi bangunan dapat didorong melalui pemanfaatan ruang secara vertikal, seperti taman atap atau rooftop garden dan taman vertikal.

“Kami mendorong adanya BGH (Bangunan Gedung Hijau) yang linear dengan perda RTH. Karena ada banyak bangunan perkantoran, niaga, bisnis, gedung yang secara koefisien bisa berkontribusi dengan jumlah RTH tipologi C, seperti rooftop dan taman vertikal,” ungkapnya.

Selain konsep bangunan hijau, regulasi PBG juga akan mengatur penerapan smart building atau bangunan pintar. Pengaturan ini diharapkan mendorong pembangunan gedung yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

DPRD turut mendorong pemberian insentif bagi pemilik bangunan swasta yang bersedia menyediakan RTH privat. Skema tersebut diarahkan untuk mendukung target pemenuhan RTH privat sebesar 10 persen di Kota Malang.

Meski demikian, Dito menegaskan penyediaan RTH privat melalui skema tersebut lebih bersifat dorongan dan imbauan, bukan kewajiban tambahan bagi setiap pemilik bangunan.

“Untuk pendiri bangunan, terutama yang private, yang bersedia menyediakan RTH, bakal kami kasih insentif sebagai apresiasi untuk memenuhi target RTH private 10 persen di Kota Malang. Tapi ini bukan kewajiban, lebih ke imbauan,” katanya.

Pelanggaran Bangunan Terancam Denda hingga Pembongkaran

Dalam penerapannya, Perda PBG juga akan mengatur mekanisme disinsentif bagi pemilik bangunan yang melanggar ketentuan. Salah satu bentuknya berupa denda terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diterbitkan.

Dito mencontohkan bangunan yang memperoleh persetujuan untuk empat lantai, tetapi kemudian dibangun menjadi enam lantai. Pelanggaran tersebut dapat dikenai denda sesuai ketentuan yang nantinya diatur.

Namun, pemberian denda bukan berarti seluruh pelanggaran dapat diselesaikan hanya dengan pembayaran. Bangunan yang membahayakan masyarakat atau mengganggu fungsi lingkungan, seperti menghambat aliran sungai dan drainase, tetap dapat dikenai tindakan lebih tegas.

“Daripada dibongkar, kalau bangunannya tidak merugikan atau membahayakan masyarakat, bisa dikenakan denda. Tetapi kalau mengganggu aliran sungai atau drainase dan tidak bisa ditoleransi, tentu ada mekanisme pembongkaran,” terangnya.

Menurut Dito, persoalan kepatuhan terhadap persyaratan bangunan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia menyebut masih terdapat sejumlah bangunan di Kota Malang yang belum memiliki SLF, termasuk beberapa gedung pemerintahan.

Karena itu, setelah perda mulai diterapkan, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Sosialisasi tersebut harus menyasar masyarakat, instansi pemerintahan, pelaku usaha, pemilik rumah kos, hingga pengelola perkantoran.

Bangunan dengan tingkat risiko tinggi, seperti tempat hiburan malam, klub, dan karaoke, juga perlu mendapatkan perhatian dalam pengawasan pemenuhan persyaratan bangunan.

Dito menegaskan, penerapan Perda PBG harus mengubah pola pengurusan perizinan yang selama ini masih memungkinkan pembangunan berjalan bersamaan dengan proses pengurusan izin.

“Kalau dulu bisa bangunan dibikin sembari izinnya berjalan, sekarang kalau perda PBG sudah diterapkan, tidak bisa lagi. Pengelola harus punya izinnya dulu, baru bangunan bisa dibikin,” tegasnya.

Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap pembangunan di Kota Malang berlangsung lebih tertib, aman, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kepastian perizinan diharapkan berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan peningkatan kualitas ruang perkotaan.

Terpopuler