Malang – Potensi kesenian Bantengan di Kota Malang yang melibatkan ribuan pelaku seni belum sepenuhnya didukung tata kelola pertunjukan yang jelas. DPRD Kota Malang menilai diperlukan standardisasi prosedur operasional (SOP) agar kegiatan kesenian tradisional tersebut dapat berlangsung tertib sekaligus mempermudah proses perizinan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun terdapat sekitar 8.000 personel pelaku kesenian Bantengan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Malang. Mereka tergabung dalam 288 grup, dengan sekitar 150 grup di antaranya berada di Kecamatan Kedungkandang.
Menurut Amithya, besarnya potensi kesenian lokal tersebut belum diimbangi dengan kesiapan tata kelola dari Pemerintah Kota Malang. Salah satu persoalan yang kerap dihadapi para pegiat seni adalah kesulitan memperoleh izin untuk menggelar pertunjukan.

Hal itu disampaikan Amithya setelah menemui konstituennya dalam agenda reses di kawasan Lesanpuro, Rabu (4/11/2026) malam.
“Beberapa tahun belakangan ini kita melihat ada hal yang terputus dalam menindaklanjuti animo masyarakat tentang kesenian ini. Terutama terkait SOP pertunjukan yang mengakibatkan kesulitan perizinan,” ujar Amithya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut memahami bahwa aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait memiliki pertimbangan tersendiri dalam menerbitkan izin. Terlebih, pertunjukan Bantengan umumnya berlangsung pada malam hari dan berpotensi menghadirkan kerumunan penonton dalam jumlah besar.
Karena itu, ia mendorong adanya aturan yang jelas dan seragam bagi seluruh kelompok kesenian tradisional, tidak hanya Bantengan, tetapi juga jaranan dan kesenian sejenisnya.
“Oleh karena itu, saya mendorong agar ada standardisasi aturan yang jelas dan seragam bagi seluruh pegiat seni. Baik itu Bantengan, jaranan ataupun sejenisnya,” paparnya.
Amithya menilai SOP pertunjukan perlu mengatur aspek ketertiban dan keamanan secara terstruktur. Salah satunya menyangkut penataan penonton, termasuk pemisahan berdasarkan kelompok usia atau segregasi usia, sehingga penyelenggara maupun aparat keamanan memiliki pedoman yang sama dalam mengawal kegiatan.
Sebelumnya, DPRD Kota Malang juga telah memperketat ketentuan dalam penyusunan kamus pokok-pokok pikiran (Pokir) dan Musrenbang. Salah satu ketentuannya adalah kewajiban kelompok seni memiliki dokumen legalitas ketika mengajukan bantuan peralatan musik maupun gamelan.
Namun, persyaratan administratif tersebut dinilai perlu diikuti pembinaan manajemen kelompok seni. Dengan demikian, pengembangan kesenian tradisional di Kota Malang tidak hanya didukung melalui bantuan fasilitas, tetapi juga tata kelola pertunjukan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.



